KMNU-I Siap Perjuangkan Kesejahteraan Warga Nusa Utara
MANADO, helonesia.com-Komunitas Masyarakat Nusa Utara Indonesia (KMNU-I) menegaskan komitmennya menjadi rumah besar masyarakat Nusa Utara yang menghimpun berbagai komunitas dan profesi untuk bersama-sama mendorong perubahan serta memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
KMNU-I hadir bukan sekadar sebagai organisasi formal atau wadah seremonial. KMNU-I ingin membangun kekuatan masyarakat sipil yang mampu menyuarakan aspirasi rakyat, mengawal kebijakan pemerintah, serta memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat
Hal tersebut disampaikan Pdt. Daniel Warokka, MT,h Sekretaris Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemerintah DPP KMNU-I. Dirinya mengukapkan, KMNU-I adalah wadah bersama dari berbagai komunitas dan elemen masyarakat. Di dalamnya ada petani, nelayan, buruh bangunan, buruh pelabuhan, LSM, Pers, ASN, pengusaha, akademisi, advokat, pelaku UMKM dan berbagai unsur masyarakat lainnya.
“Perbedaan profesi dan latar belakang tidak boleh menjadi penghalang untuk menyatukan tekad memperjuangkan perubahan Nusa Utara,” ujar Pdt. Daniel Warokka, MT.h, Manado, (28/9/2026).
Menurutnya, keberagaman yang ada di dalam KMNU-I justru merupakan kekuatan. Setiap kelompok masyarakat memiliki persoalan dan kepentingan yang harus didengar serta diperjuangkan secara proporsional.
“Petani membutuhkan kepastian dan perlindungan usaha. Nelayan membutuhkan akses, sarana, dan kebijakan yang berpihak kepada kehidupan masyarakat pesisir. Buruh membutuhkan perlindungan dan kepastian hak. Pelaku UMKM membutuhkan ruang ekonomi. Akademisi memberikan kajian dan perspektif keilmuan, sementara advokat dapat memberikan perspektif hukum,” terangnya.
Daniel menuturkan, semua unsur tersebut, harus dapat bersinergi dalam sebuah gerakan masyarakat yang sehat dan bertanggung jawab.
BUKAN ANTI-PEMERINTAH, TETAPI KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN
Pdt. Daniel menegaskan, KMNU-I tidak dibentuk untuk memusuhi
pemerintah. Sebaliknya, KMNU-I membuka ruang komunikasi dan kemitraan dengan pemerintah, sepanjang kepentingannya tetap berorientasi kepada masyarakat.
“Kami tidak anti pemerintah. Kami justru ingin membangun hubungan kelembagaan yang sehat. Pemerintah memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan, sementara masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, memberikan masukan dan mengawasi jalannya kebijakan publik,” tegasnya.
Daniel menuturkan, dukungan terhadap pemerintah tidak berarti masyarakat harus kehilangan fungsi kontrol.
Ketika kebijakan pemerintah berpihak kepada kepentingan rakyat, KMNU-I siap memberikan dukungan. Namun ketika terdapat kebijakan yang dinilai perlu dikritisi, KMNU-I juga akan menyampaikan kritik secara objektif, berdasarkan data dan kepentingan publik.
“Kritik bukan berarti permusuhan. Kontrol masyarakat bukan berarti ingin mengambil alih kewenangan pemerintah justru kontrol publik merupakan bagian penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berpihak kepada masyarakat,” katanya.
NUSA UTARA TIDAK BOLEH HANYA MENJADI PENONTON
Lanjutnya, KMNU-I melihat Sangihe, Talaud dan Sitaro memiliki potensi besar sekaligus tantangan sebagai wilayah kepulauan dan kawasan perbatasan.
Karena itu, pembangunan Nusa Utara membutuhkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh kesejahteraan masyarakat, konektivitas antarpulau, ekonomi nelayan dan petani, pendidikan, kesehatan, UMKM, lapangan pekerjaan, serta pengelolaan sumber daya daerah yang memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.
“Masyarakat Nusa Utara tidak boleh hanya menjadi penonton dari pembangunan di daerahnya sendiri. Masyarakat harus menjadi bagian dari proses pembangunan, mulai dari menyampaikan aspirasi, ikut mengawasi, memberikan gagasan hingga mengevaluasi kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat,” ungkap Daniel.
Dirinya menjelaskan, KMNU-I akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, DPRD, lembaga negara, aparat penegak hukum, akademisi, dunia usaha, pers, organisasi masyarakat sipil dan berbagai elemen masyarakat lainnya.
MENYATUKAN TEKAD, BUKAN MENYERAGAMKAN PERBEDAAN
Kami menegaskan, organisasi KMNU-I menghargai perbedaan pilihan politik setiap individu.
Bagi KMNU-I, masyarakat boleh memiliki pilihan politik yang berbeda, tetapi kepentingan terhadap kemajuan Nusa Utara harus
dapat dipertemukan.
“Kita boleh berbeda pilihan politik, berbeda profesi dan berbeda pandangan. Tetapi ketika berbicara tentang kesejahteraan masyarakat Nusa Utara, kita harus mampu duduk bersama. KMNU-I ingin menyatukan tekad, bukan menyeragamkan perbedaan,” jelasnya.
Daniel menjabarkan, dengan semangat “Satu Asal, Satu Rasa, Satu Tujuan,” KMNU-I berkomitmen memperkuat peran masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
KMNU-I akan menjadi ruang bersama untuk menyuarakan kepentingan masyarakat Nusa Utara sekaligus membangun komunikasi yang sehat dengan pemerintah.
“Nusa Utara membutuhkan kekuatan masyarakat sipil yang bersatu, berani bersuara, tetapi tetap mengedepankan data, hukum dan etika. Kita ingin perubahan yang nyata, bukan sekadar slogan. Kita ingin kesejahteraan yang dirasakan masyarakat, bukan hanya tertulis dalam dokumen perencanaan,” pungkas Pdt. Daniel Warokka, MT.h. (***)
